Taman Bacaan Masyarakat dan Budaya Lisan Masyarakat Adat Kanekes


Ancestral Domain @facebook.com/savebaduy

Ancestral Domain @facebook.com/savebaduy

Pendahuluan

Neda agungnya paralumNeda panjangnya hampuraBisi nebuk sisikuna

Bisi nincak loronganana

Aing dek nyeritakeun

urang Baduy

Mohon ampun sebesarnyaMohon maaf selaluBila menyentuh intinya

Bila menginjak larangannya

Akan kuceritakan

Tentang orang Baduy

Judistrira K. Garna, 1987

Sepenggal bait ini patut dihaturkan kepada seluruh warga (…) [Kanekes, AL] karena kelancangan kami mencoba memperkenalkan sisi kehidupan mereka kepada Anda” – begitu dibuka pendahuluan buku bunga rampai “Orang Baduy Dari Inti Jagat” yang diterbitkan Bentera Budaya berkerja sama dengan Harian Kompas, Etnodata, Yayasan Promosi Indonesia dan Yayasan Budhi Dharma Pradesa pada tahun 1988.

Ada “sesuatu” milik Orang (…) [Kanekes, AL] yang sanggup memperkaya batin kita. Sesuatu yang hampir sirna dalam kehidupan modern ini. Kearifan. Citra “(…) [Kanekes, AL] masyarakat terasing” adalah keliru. Mereka punyai wawasan luas tentang hidup ini. Alam moderen telah kerap bertandang, namun kearifan Orang (…) [Kanekes, AL] tetap gigih membendungnya. Pikukuh [amanat leluhur, AL] itu patut kita pahami[1].

Pertanyaan yang timbul kini adalah – beberapa lama “sesuatu” itu masih bertahan – Kami baca dalam National Geographic Indonesia Februari 2014[2]: “Baduy telah berubah. Penyebabnya, karena kita (pengunjung) juga”. Suasananya sudah seperti kampung biasa. “Besok datang lagi 250 tamu,” kata putra Nasinah, tuan rumah kami. Mungkin, warga Baduy sebenarnya, tak suka kampung mereka berubah. Tapi, terlalu ramah untuk menolak. Maafkan kami …”

Inner Baduy men walking barefoot 150 km to Jakarta to sell their handicrafts

Inner Baduy men walking barefoot 150 km to Jakarta to sell their handicrafts

Perlu kami tambahkan, mohon ampun sebesarnya karena kami berani bicara atas nama Masyarakat Adat Kanekes di hadapan Anda, walaupun bukan warga Kanekes tetapi warga asing, hanya rasa hormat kepada Masyarakat Adat Kanekes yang mendorong kami menulis makalah ini yang akan membahas kepantasan membangun Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Masyarakat Adat Kanekes (MAK), Lebak, Banten dalam konteks:

  1. Fungsi, Tujuan, Pengertian dan Tugas Taman Bacaan Masyarakat
  2. Pemahaman Budaya Lisan dan Budaya Tulisan di Indonesia
  3. Masyarakat Adat, pengetahuan Lokal dan Kearifan Lokal
  4. Budaya Masyarakat Kanekes dan Konsep Pendidikan Kanekes

Pertanyaan makalah ini adalah apakah memang pantas membangun sekolah dan budaya tulis (baca TBM) di desa-desa atau tanah hak ulayat masyarakat tradisional-lokal atau masyarakat adat yang adatnya berbasis pada 1) strategi mata pencaharian agraris, 2) pola produksi subsisten, dan 3) pada tradisi lisan, ketimbang tradisi tulis, untuk penyebaran pengetahuan. Dalam hal ini, makalah ini akan membahas Masyarakat Adat Kanekes di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, yang telah diberikan Hak Tanah Ulayat dan bersama ini secara hukum juga otonomi pendidikan di wilayahnya.

Masyarakat Adat Kanekes bukan masyarakat tradisional yang “paling miskin, terpinggirkan atau kurang beruntung[3]”, bisa ditambah tereksploitasi, termajinalisir atau terasing, akan tetapi Masyarakat Adat Kanekes membentuk komunitas adat mandiri, yang secara aktif menentukan pola kehidupan sendiri.

Anak-anak Kanekes @Bantenesia.com

Anak-anak Kanekes @Bantenesia.com

Pengakuan hak-hak masyarakat tradisional-lokal atau masyarakat adat (selanjutnya masyarakat adat) telah dikembangkan oleh PBB, Organisasi Perburuhan Internasional, dan UNESCO, Badan PBB yang bergerak di bidang pendidikan, sains dan kebudayaan semenjak tiga dasawarsa. Selain itu, di satu sisi konsep TBM telah dikembangkan oleh UNESCO, akan tetapi di sisi lain budaya lisan dan non-bendawi mendapat perlindungan dan perhatian khusus dari UNESCO. Misalnya, di Indonesia, wayang telah diakui sebagai warisan dunia di bidang budaya lisan dan non-bendawi. Sehingga bila dikaji lebih mendalam dalam konteks masyarakat adat, dalam perngembangan dan perlindungan budaya lisan dan budaya tulisan ada benturan kepentingan atau clash of interest dalam kebijaksanaan – dengan kata lain, ada dua pandangan atau perspektif yang bisa diikuti untuk beragumentasi, apakah pantas atau tidak, adanya TBM di Masyarakat Adat Kanekes. Argumentasi pertama adalah bahwa semua mansuai berhak atas pendidikan formal – Pendidikan Untuk Semua (PUA)! Sedangkan, kami berpendapat bahwa berdasar atas hak atas penentuan nasib sendiri dan otonomi pendidikan di Tanah Hak Ulayatnya, MAK berhak untuk menentukan sistem pendidikan mereka sendiri, termasuk, menolak sistem pendidikan formal, termasuk adanya Taman Bacaan Masyarakat di Wilayahnya.

Pesan pokok makalah ini adalah bahwa masyarakat adat tidak merupakan komunitas terpinggirkan, terasing, terpencil, atau terbelakang melainkan masyarakat mandiri[4] yang menjalankan hak atas menentukan nasib sendiri beserta memiliki otonomi pendidikan. Selain itu, berhak dipandang sebagai pewaris serta penerus unsur-unsur peradaban nusantara. Komunitas adat menawarkan konsep kekerabatan dan interaksi antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa serta pedoman untuk bertindak bagi setiap warga negara Indonesia yang patut didaya-kembangkan dan diaplikasikan dalam kebijaksanaan pemerintah. Selain itu, pemerintah dalam hal berinteraksi dengan masyarakat adat mesti secara aktif bertanya hal apakah menjadi kebutuhan masyarakat adat itu sendiri tanpa memaksa program-program pembangunan yang menghancurkan lingkungan hidup-sosial masyarakat adat.

Inner Baduy Men

Inner Baduy Men

Walaupun tak sekolah – tetapi karena kami rajin tetap bisa mengelola dan mengurus rumah tangga dan huma (lading). Lebih baik di Tanah Hak Ulayat daripada diluar karena pangan kami tetap terjamin. Pendidikan tak menjaminkan pangan – walaupun orang di luar Kanekes meraih pendidikan formal SD, SMP, SMA, banyak yang jadi gengsi walaupun tidak tamat –sehingga tak mau jadi petani, mereka menjadi berandalan, pengangguran, pemalas, preman – lebih baik bertani! Saidam Januari 2014

Bodoh tapi alewo – bodoh tapi harus tahu, Saidam Januari 2014

Pemimpin adalah orang terpilih – zaman sekarang manusia memilih pemimpin! (Tokoh Adat Kanekes, dikutip Asep Kurnia)

Inner Kanekes Men in Jakarta @TB R Luthfi

Inner Kanekes Men in Jakarta @TB R Luthfi

Jika kita kembali menengok jauh ke belakang, sesungguhnya nenek moyang kita telah mengenal dan menerapkan pengetahuan melalui dongeng, tembang, mitos dan cerita rakyat dalam rangka keselamatan diri, rumah, kampung, negeri, dan bumi.

Patut disyukuri bahwa kita memiliki kelompok masyarakat yang masih mewarisi kearifan tradisional tentang lingkungan hutan. Kearifan lokal tersebut masih tersimpan baik dalam adat-istiadat sebagai warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi hingga kini. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut diasumsikan menjadi benteng sekaligus senjata dalam menghadapi bahaya yang berpotensi merusak kelestarian hutan. (Permana, R Eka Cecep 2010: 103)

baduy jakarta

Taman Bacaan

Adanya keberadaan Taman Belajar Masyarakat/Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah salah satu media selain perpustakaan untuk mengembangkan minat baca masyarakat[5]. TBM adalah untuk melayani kepentingan penduduk yang tinggal di sekitarnya. Mereka terdiri atas semua lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, umur dan lain sebagainya. TBM mencakup tanggung jawab, wewenang, dan hak masyarakat setempat dalam membangunnya, mengelola, dan mengembangkannya. Dalam hal ini perlu dikembangkan rasa untuk ikut memiliki, ikut bertanggung jawab dan ikut memelihara-nya.

Pengertian dan Tujuan Taman Bacaan Masyarakat

Dalam proses belajar mengajar di semua jenjang pendidikan, masyarakat tidak lepas dari perpustakaan maupun TBM, dari situ mereka dapat memperoleh informasi tentang bermacam-macam hal karena suatu perpustakaan atau TBM adalah tempat berkumpulnya pengetahuan dari masa ke masa. TBM tergolong sebagai Perpustakaan Umum: Perpustakaan Umum menyediakan akses yang tidak terbatas kepada bahan yang dikumpulkan, layanan gratis kepada warga masyarakat di kawasan tertentu, yang dibiayai penuh atau sebagian dari dana masyarakat (pajak). Pada tahun 1972 UNESCO mengeluarkan Manifesto perpustakaan umum yang menyatakan bahwa perpustakaan umum harus terbuka bagi semua orang tanpa membeda – bedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, kepercayaan, dan ras. Lebih rinci tujuan perpustakaan umum didefinisi dalam manifesto UNESCO: 1) memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik, 2.) menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat dan murah bagi masyarakat, terutama mengenai topik yang berguna bagi mereka yang sedang hangat dalam kalangan masyarakat; 3.) membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga yang bersangkutan akan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, sejauh kemampuan tersebut dapat dikembangkan dengan bantuan bahan pustaka, 4.) bertindak selaku agen cultural , artinya perpustakaan umum pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya.

 

Fungsi dan Tugas Taman Bacaan Masyarakat

Sejak awal sebuah perpustakaan atau TBM didirikan, mempunyai kegiatan utama mengumpulkan semua sumber informasi dalam berbagi bentuk yakni tertulis (printed matter), terekam (recorded matter) atau dalam bentuk lain. Kemudian semua informasi tersebut diproses, dikemas, dan disusun untuk disajikan kepada masyarakat yang diharapkan menjadi target dan sasaran akan menggunakan taman bacaan tersebut. TBM didirikan dengan maksud: 1) Menjadi tempat mengumpulkan atau menghimpun informasi, dalam arti aktif, TBM tersebut mempunyai kegiatan yang terus-menerus untuk menghimpun sebanyak mungkin sumber informasi untuk di koleksi; 2.) Sebagai tempat mengolah atau memproses semua bahan pustaka dengan metode atau sistem tertentu seperti registrasi, klasifikasi, katalogisasi serta kelengkapan lainnya, baik secara manual maupuan menggunakan sarana teknologi informasi, pembuatan perlengkapan lain agar semua koleksi mudah di gunakan; 3.) Menjadi tempat memelihara dan menyimpan. Artinya ada kegiatan untuk mengatur, menyusun, menata, memelihara, merawat, agar koleksi rapi, bersih, awet, utuh, lengkap, mudah di akses, tidah mudah rusak, hilang, dan berkurang; 4) Sebagai salah satu pusat informasi, sumber belajar, penelitian, preservasi serta kegiatan ilmiah lainya. Memberikan layaanan kepada pemakai, seperti membaca, meminjam, meneliti, dengan cara cepat, tepat, mudah, dan murah; 5.) Membangun tempat informasi yang lengkap dan “up to date” bagi pengembangan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku/sikap (attitude); 6.) Merupakan agen perubahan dan agen kebudayaan dari masa lalu, sekarang dan masa depan. Secara singkat, pengertian, tujuan dan fungsi serta tugas TBM adalah:

Inner Baduy Men walk barefoot to Jakarta

Inner Baduy Men walk barefoot to Jakarta

 

Pemahaman tradisi lisan dan tradisi tulis di Indonesia

Tulisan, merupakan salah satu cara untuk memberitahukan sesuatu pada orang lain selain dengan tuturan. Budaya tulisan merupakan sebuah kebudayaan baru, yang menjadi pemisah antara zaman prasejarah dengan zaman sejarah. Pada awalnya, tulisan-tulisan ini masih berupa simbol-simbol yang digambar di situs-situs alam, seperti di dinding gua. Budaya tulisan yang lebih maju diperkenalkan oleh bangsa Mesir dan Babylonia, yang menggunakan sistematik simbol-simbol (hieroglif) untuk mengatakan atau mendokumentasikan sesuatu. Di India dikenal tulisan Dewanagari sejak sekitarnya 1500 sebelum Masehi.

Di Asia Tenggara, begitu pun di Indonesia, budaya tulis mengalami perkembangan sekitar awal zaman Masehi, dengan induknya tulisan Dewanagari/Pallava. Ketika di Indonesia berdiri kerajaan-kerajaan tertua, yaitu Salakanagara, Kutai, dan Tarumanagara, kerajaan-kerajaan itu menggunakan budaya tulis dan budaya lisan seperti dibuktikan dengan penemuan prasasti-prasasti peninggalan ketiga kerajaan tersebut. Dalam perjalanan waktu, tulisan Dewanagari/Pallava mengalami perubahan dan bahasa setempat ditulis dalam huruf-huruf yang merupakan akomodasi lokal dari huruf Dewanagari maupun Pallava, kemudian dalam huruf bahasa Arab. Berawal dari zaman kolonial Belanda, tulisan Latin menjadi bahasa tulisan yang digunakan sebagai bahasa administrasi dan pengantar pendidikan. Tetapi harus diketahui, bahwa walaupun kaum elit dan cendekiawan kerajaan-kerajaan menggunakan budaya tulis, pada waktu yang sama, budaya lisan tetap dilestarikan dalam cerita rakyat, hukum adat, dan mitologi di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat luas maupun di kerajaan. Sehingga dalam konteks kekinian, di Indonesia terdapat pelbagai sistem tulisan – misalnya Kawi, Jawi dan tulisan Latin.

Durian Crop @www.facebook.com/savebaduy

Durian Crop @www.facebook.com/savebaduy

 

Pengertian Budaya lisan

Tradisi lisan, budaya lisan dan adat lisan adalah bentuk-bentuk ekspresi budaya lokal, pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dalam satu masyarakat lokal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau kesaksian yang biasanya disebut kearifan lokal itu tercermin lewat disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, tuturan, cerita rakyat (dongeng), mitos, legenda, nasihat, balada, lagu dan lain-lain. Pada cara ini, maka mungkinlah suatu masyarakat dapat menyampaikan sejarah lisan, sastra lisan, hukum lisan dan pengetahuan lainnya ke generasi penerusnya tanpa melibatkan bahasa tulisan[6]. Tanpa tradisi lisan, tidak ada ingatan kolektif masyarakat lokal mengenai warisan budaya, identitas sosial-budaya beserta kearifan lokalnya.

Proklamasi Karya Agung Warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia dilakukan Direktur Jenderal UNESCO sejak tahun 2001 untuk meningkatkan kesadaran tentang warisan budaya non-bendawi, dan mendorong masyarakat setempat agar ikut melestarikan warisan budaya beserta tokoh-tokoh lokal yang memelihara bentuk-bentuk ekspresi budaya tersebut. Warisan non-bendawi dipandang sebagai kumpulan keragaman budaya, dan ekspresi kreativitas, serta tenaga pendorong bagi kebudayaan. Kedudukannya yang rentan terhadap kekuatan globalisasi, trans-formasi sosial, dan intoleransi, menyebabkan UNESCO mendorong komunitas-komunitas untuk mengenali, mendokumentasi, melindungi, mempromosikan, dan merevitalisasi peninggalan-peninggalan budaya lisan maupun non-bendawi[7]. Secara singkat, pengertian dan tujuan budaya lisan adalah

  1. budaya lisan adalah pengetahuan dalam bentuk tuturan yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa melibatkan tulisan
  2. masyarakat modern wajib melestarikan warisan budaya lisan beserta tokoh-tokoh lokal yang memelihara bentuk-bentuk ekspresi budaya dan identitas sosial tersebut
  3. Bahasa, musik, tuturan, ritual dan mitologi, pengetahuan dan praktik-praktik sehubungan dengan jagat raya, teknik tradisional dalam pembuatan kerajinan tangan, dan ruang-ruang budaya mencerminkan identitas sosial dan budaya suatu masyarakat adat
  4. Budaya lisan wajib didokumentasi, dilindungi, dipromosikan, dan direvitalisasi (disini timbul pertanyaan jikakalau satu masyarakat berbasis tuturan, siapa yang wajib mendokumentasikan dan melindunginya, apakah masyarakat tuturan ataukah pemerhati masyarakat tersebut)

 

Contoh tradisi lisan: kuasa tradisi lisan dalam menjaga hutan adat

Dalam bagian ini kami mengutip tulisan Ignatius Dwiana di suatu harapan.com tentang interaksi anatara cerita lisan, kekerabatan alam dan manusia dalam pandangan tradisional nusantara, IPTEK dan kontroversi arus modernisasi[8].

Ada sebuah cerita turun temurun tentang seekor burung yang sanggup menyembuhkan patah tulang. Keampuhan burung itu menyembuhkan patah tulang itu mirip ramuan istimewa yang dimiliki seorang dukun di Karo. Suatu ketika, burung yang sanggup menyembuhkan patah tulang itu teridentifikasi ilmuwan. Sarangnya dicari dan anak burung itu dipatahkan kakinya saat induknya pergi.

Ketika induk burung itu kembali ke sarang dan menemukan anaknya kakinya patah, induk burung itu pergi. Tidak lama kemudian induk burung itu kembali membawa daun-daunan untuk patang tulang kaki anaknya. Daun-daunan itu lalu coba diteliti ilmuwan. Ternyata, daun-daunan itu berkhasiat serupa dengan ramuan istimewa yang dimiliki seorang dukun di Karo. Seekor burung yang sanggup menyembuhkan patah tulang itu telah mengajarkan kepada manusia tentang keberadaan daun-daunan berkhasiat menyembuhkan patah tulang.

Burung yang hidup di satu komunitas, habitat, atau pohon tertentu di hutan dapat sejahtera dan kelangsungan akan terus terjaga jika tidak diusik. Tetapi ancaman konversi tanaman industri mengintai. Ketika hutan digantikan dengan tanaman industri yang tidak pada tempatnya maka tidak ada lagi cerita turun temurun tentang seekor burung yang sanggup menyembuhkan patah tulang. Tidak berguna lagi mantera atau ramuan istimewa yang dimiliki seorang dukun yang memperoleh pengetahuan dari alam.

Yang tersisa hanyalah sastra yang dituliskan dan diingat-ingat bahwa pernah ada cerita turun temurun semacam itu. Ingatan kolektif masyarakat yang hanya lisan dalam masyarakat adat atau masyarakat tradisional memiliki semangat konservasi untuk menjaga alam dan teritori hutan mereka, hutan adat. Cerita turun temurun dari satu generasi ke generasi yang terbungkus dalam suatu mitos merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang bertujuan menjaga hubungan harmonis dengan alam.

(…) Sukirno, Pengajar Hukum Adat dan Antropologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, [mengatakan bahwa mitos berpengaruh pada pengelolaan atau konservasi hutan] “Keberadaan sosok tertentu sebagai penjaga alam dan hutan yang biasa ada dalam masyarakat tradisional atau masyarakat adat merupakan bukti awal keberadaan hutan adat dan pengelolaannya”. “Keberadaan hutan adat itu berangkat dari warisan para leluhur yang secara lisan diturunkan dari generasi ke generasi untuk menjaga alam dan lingkungan, termasuk di dalamnya hutan adat.”

(…) [Ibu Pudentia Maria Purenti Sri Sunarti, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia, mengatakan] Masyarakat bisa bergantung kepada alamnya sendiri. Dia bisa mandiri. Tidak tergantung kepada apa yang di luar,” [berarti], Keberadaan hutan adat membuktikan masyarakat adat bisa bergantung kepada alamnya sendiri. Masyarakat adat bisa mandiri. Tetapi terancamnya tradisi lisan mencerabut masyarakat adat dari alamnya.

Tradisi lisan yang berfungsi menjaga hubungan harmonis dengan alam selama ini diwariskan secara alamiah. “Selama ini bentuk transfernya secara alamiah. Secara alamiah dari seorang kakek kepada cucunya. Dari seorang tua kepada anaknya, kepada komunitasnya. Atau ada seorang yang tertarik mengikuti terus tradisi itu ketika diritualkan, dibacakan, dipentaskan, disajikan sehingga selalu ada dan berlangsung terus menerus. Jadi dia belajar dan ada yang seperti itu. Itu alamiah, jadinya turun menurun.”

Tanpa adanya tradisi lisan, masyarakat tradisional atau masyarakat adat sukar membuktikan keberadaan hutan adat. Tanpa tradisi lisan, tidak ada ingatan kolektif masyarakat menyangkut alam maupun hutan adat.

Urang Panamping @facebook.com/savebaduy

Urang Panamping @facebook.com/savebaduy

 

Masyarakat Adat, Pengetahuan Tradisional dan Kearifan Lokal

Adat, tradisi, pengetahuan tradisional, dan kearifan lokal adalah hal yang utama dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat (indigenous communities). Adat, tradisi dan kearifan lokal membentuk sebuah bagian yang penting dari kebudayaan dan identitas masyarakat hukum adat, yang membedakannya dari masyarakat lain di sekitarnya. Adat dan tradisi meliputi pemujaan leluhur, upacara keagamaan atau spiritual, tradisi lisan dan ritual yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Banyak upacara yang mencakup persembahan terhadap roh-roh alam dan diadakan untuk menjaga keseimbangan dengan alam[9]. Masyarakat hukum adat harus memiliki kesempatan dan kemungkinan yang sebesar-besarnya untuk mengelola dan mengontrol kehidupan mereka serta untuk menentukan masa depan mereka sendiri[10]. Dengan kata lain, masyarakat hukum adat, dalam konteks ini, masyarakat hukum adat Kanekes harus diperbolehkan mengambil kendali atas hidup dan nasib mereka sendiri.

Selain itu, perlindungan bagi masyarakat tradisional atau hukum adat, pengetahuan tradisional, kearifan lokal dan cara meneruskannya sangat penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas adat[11] serta kemajemukan kebudayaan di nusantara. Seringkali, sebagai hasil dari kebijakan asimilasi yang diterapkan sejak kolonialisasi, penduduk asli kehilangan bahasa dan simbol-simbol budaya mereka secara (tidak) sengaja. Pengetahuan tradisional dan kearifan lokal tidak saja merupakan warisan budaya, tetapi juga kekayaan intelektual[12] bangsa Indonesia maupun umat mansuai di dunia. Pengetahuan tradisional dan kearifan lokal lokal sebenarnya keliru dimaknai sebagai sesuatu yang kuno dan statis, melainkan merupakan budaya yang dinamis dan berkembang.[13] Pengetahaun tradisional maupun kearifan lokal tidak tertulis, tidak diketahui siapa penemunya pertama kali atau asal usulnya.[14]

 

Masyarakat Adat

Pada umumnya, masyarakat adat memiliki bahasa, budaya, dan lembaga-lembaga sosial dan politik yang khas dan sangat berbeda dari masyarakat di sekitarnya. Masyarakat adat menghadapi kesulitan serius seperti ancaman-ancaman invasi teritorial disertai pembunuhan, perampasan sumber daya, diskriminasi budaya dan hukum mereka, serta kurangnya pengakuan lembaga-lembaga mereka. Hak-hak komunitas tradisional-lokal (selanjutnya masyarakat hukum adat) diatur secara eksplisit dan implisit dalam UUD 45 Amandemen Pasal 18 B (2) dan 28I (3) dan dalam berbagai peraturan nasional maupun internasional. Undang-Undang Dasar mengakui adanya masyarakat hukum adat di Indonesia:

Pasal 18 B (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

28I (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 (12) mengakui secara terbatas hak atas pengunaan dan pengelolaan sumber daya alam serta penentuan nasib sendiri

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dalam perundangan[15] terdapat secara implisit pengakuan atas beberapa hak-hak masyarakat yang disebut sebagai masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil, dan UU Nomor 32 /2010 tentang Lingkungan Hidup menggunakan istilah masyarakat adat dan menggunakan definisi kerja Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (selanjutnya AMAN). AMAN menggunakan working definition yang disetujui dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) pada Maret 1999:

the people who live in a community unit who are descendents from a specific generation over a territorial area, have sovereignty over the land and natural resources, their distinct socio-cultural system is ruled by customary law and governed by indigenous institutions (KMAN, 1999) [16]

Sejak tahun 2007, hak sejumlah 370 juta komunitas tradisional-lokal (indigenous communities) di seluruh dunia menjadi salah suatu fokus dari kegiatan PBB seketika “Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, selanjutnya UNDRIP)” disetujui oleh Majelis Umum. UNDRIP menguraikan tentang hak-hak individual dan kolektif dari suatu masyarakat adat mengenai budaya, tanah leluhur atau ulayat (ancestral domain), bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan, dan kesehatan.

Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, institusi-institusi budaya tradisional dan tradisi. UNDRIP juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang, dan masa depannya.

UNDRIP telah ditandatangan dan disetujui Pemerintah NKRI, namun pemerintah masih belum meratifikasi ILO Convention 169 tentak Hak-Hak Masyarakat Adat. Pemerintah berpendapat bahwa konsep masyarakat adat susah diterapkan di Indonesia, karena hampir semua orang Indonesia (dengan pengecualian etnis Cina) adalah ‘suku asli’ dan dengan demikian semua mempunyai hak-hak yang sama. Akibatnya, pemerintah telah menolak panggilan untuk memberikan perlindungan khusus kepada kelompok masyarakat hukum adat, serta hak atas pengunaan, pengelolalaan, dan konservasi alam dan sumber daya alam mereka. Pada tahun 2012, waktu Universal Periodic Review oleh Badan PBB Hak Asasi Manusia, pemerintah Indonesia mempermasalahkan pengakuan masyarakat hukum adat, hak-hak masyarakat hukum adat, dan tanah hak ulayatnya dan menolak bahwa di Indonesia terdapat masyarakat hukum adat – satu penolakan yang membingungkan, karena berlawanan dengan perkembangan kebijakan di tingkat nasional dan lokal[17]. Perkembangan itu semoga diluruskan dengan keputusan MK NO. 35/PUU-X/2012 yang membedakan antara hutan negara dan hutan hak masyarakat adat[18].

Dengan perkiraan jumlah penduduk 250 juta, Kementerian Kesejahteraan Sosial Indonesia mencatat 365 kelompok etnis dan sub-ethnis sebagian merupakan komunitas adat terpencil yang diperkirakan berjumlah 1,1 juta jiwa. Sedangkan, berdasarkan definisi kerjanya, AMAN memperkirakan masyarakat adat berjumlah 50-70 juta orang. Karena pandangan pemerintah bahwa seluruh penduduk Indonesia adalah indigenous, muncul nomenklatur suku terasing pada tahun 1971, kemudian menjadi masyarakat terasing pada tahun 1980, yang pada tahun 1999 sampai sekarang disebut dengan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT). Populasi KAT telah tersebar di 30 Provinsi. Berdasarkan hasil pemutakhiran data pada 2013, tercatat warga KAT berjumlah 213.080 KK atau 1.065.400 orang yang tersebar di 2.971 lokasi, 2.304 desa, 1.044 kecamatan, 263 kabupaten dari 24 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2011, Masyarakat Adat Kanekes berjumlah 12.000 jiwa, dengan pembagian sekitar 3.000 individu Kanekes Dalam dan 9.000 individu Panamping.

Menurut Direktur Pemberdayaan KAT Kemensos RI, Hartati Solehah, akar permasalahan KAT adalah keterisoliran, ketertinggalan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional guna menunjang pemberdayaan dan penataan permukiman KAT pada tahun 2013[19].

Menurut Inventarisasi Mentri Kehutanan, Zukifli Hasan, tentang Masyarakat Hukum Adat, ada 8 produk hukum pada tahun 2013 yang mengakui hak tanah ulayat atau hak masyarakat adat atas pengunaan dan pengelolaan tanah dan sumber dayanya beserta hak penentuan nasib sendiri, salah satu di antaranya Masyarakat Hukum Kanekes[20].

A. Hasil Inventarisasi Perda Propinsi1. Perda Provinsi Maluku No 14 Tahun 2005 dan Perda No 3 Tahun 20082. Perda Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

3. Perda Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

4. Perda Provinsi Riau No 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

B. Perda Kabupaten

1. Perda Kab. Kampar No 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat

2. Perda Kab. Lebak No 65 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy (terdapat wilayah adat namun tidak dilampiri peta)

3. Perda Kabupaten Maluku Tenggara No 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi

4. Perda Kabupaten Nunukan No 03 Tahun 2004 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan

Pengetahuan tradisional

Tradisional berarti bahwa pengetahuan itu diperoleh secara turun-temurun, berdasarkan tradisi dari masyarakat pendukungnya. Pemilik pengetahuan itu pada umumnya tidak berniat untuk mengklaim bahwa dirinya adalah pemilik dari pengetahuan tersebut. Jika hal itu dilakukan, dipercaya bahwa orang tersebut akan ketulah/kualat (terkena kutukan atau akan dapat musibah).[21] Dengan istilah modern, karena tidak ada pendidikan atau pelatihan formal untuk meneruskan pengetahuan tradisional – dan tidak terdapat pedoman tertulis yang mengkatalogisasinya, unsur-unsur pengetahuan yang terdapat dalam budaya lisan tergantung pada individu-individu yang mengetahuinya dan kemampuan mereka untuk meneruskannya kepada generasi penerus. Peralihan system pengetahuan tradisional diteruskan dari generasi ke generasi lewat penyebaran pengetahuan (knowledge transmission) informal, yang berbasis keluarga (parental), dalam kelompok umur yang sama (peer), atau individual maupun sosial.

Misalnya, seorang ibu/ayah mengajarkan anaknya (meracik dan membuat jamu, berkebun, me-huma etc), sekelompok anak seumur belajar main kecapi, menari atau menenun, atau seorang individu mencari informasi tertentu kepada tokoh adat, atau dalam pertemuan semua warga, ketua-ketua adat menyampaikan cerita lisan, dongeng dan sebagainya yang mengandung nilai-nilai dan sejarah komunitas bersangkutan.

Dalam halnya pengalihan pengetahuan tentang pengobatan misalnya, jika terdapat satu individu dalam masyarakat yang mempunyai pengetahuan khusus (meracik dan buat jamu, mengobati), masyarakat sekitarnya mengunjungi orang dan minta berobat. Ketika makin banyak orang datang untuk berobat, yang berpengetahuan mulai mengajar anak atau saudaranya untuk membantu meracik dan membuat jamu. Pada umumnya, anak serta saudara juga mengamati tindakan sang pengobat dan membantunya untuk mencari tanaman, meracik dan membuat jamu[22].

Peralihan pengetahuan ke generasi berikut berlangsung secara tidak terdokumentasi. Misalnya dalam lontar usada Bali, tidak disebut penulisnya (author). Di budaya Bali tidak dikenal klaim-klaim yang bersifat individual terhadap pengetahuan usadha. Begitu juga di Java. Kalau di MAK, pelajaran yang pantas dan dinilai luhur harus terutamanya disesuaikan dengan lingkungan hidup, akan tetapi juga dengan lingkungan sosial.

Kalau pada masyarakat modern dan terdidik, individu suka memamerkan gelar akademis atau keagamaannya, individu Kanekes tidak berani menunjukan pengetahuannya, dengan alasan bahwa ada kekuatan yang mengatur hidup ini, yang tidak mengizinkan menyombongkan apa yang diberikan kepada manusia. Sehingga kalau masyarakat Kanekes disebut “bodoh” oleh Bupati Lebak Jayabaya, mereka tidak merasa dirugikan.

Berarti, tidak ada bukti/dokumentasi ilmiah bahwa pengetahuan spesifik, misalnya pengobatan, berasal dari daerah A, siapa yang menemukan khasiat spesifik dari komposisi tanaman tertentu, kapan diketemukan penggunaan komposisi, pengetahuan tersebut telah ada serta diakui dalam masyarakat dan terdapat individu-individu yang memiliki dan bisa menerapkan pengetahuan tersebut. Pengetahuan tradisional berdasarkan pengamatan, pengalaman dan trial and error generasi-generasi sebelumnya, walaupun tidak terbukti dalam experiment seperti halnya dengan ilmu pengetahuan moderen. Sehingga pengetahuan tradisional menjadi milik bangsa Indonesia, yang wajib dikenali, didokumentasikan, dilindungi, dipromosikan dan direvitalisasikan.

Plastic Waste di Ancestral Domain @www.facebook.com/savebaduy

Plastic Waste di Ancestral Domain @www.facebook.com/savebaduy

 

Kearifan lokal

Terkait dengan keberadaan komunitas adat adalah istilah kearifan lokal. Hakikatnya istilah kearifan lokal identik dengan istilah kebijaksanaan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) dan kecerdasan setempat (local genius)[23].

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Sistem pemenuhan kebutuhan mereka pasti meliputi seluruh unsur kehidupan; agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan unsur kebutuhan dan cara pemenuhannya, dengan memperhatikan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam di sekitarnya[24].

Istilah kearifan lokal di makalah ini diartikan sebagai “jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal” (Saini, 2005 dalam Permana, 2010: 1) – dan pada umumnya bersifat lisan. Kearifan lokal berakar pada system pengetahuan dan pengelolaan lokal-tradisional dan diteruskan dari generasi ke generasi lewat penyebaran pengetahuan (knowledge transmission) informal, karena tidak ada pendidikan atau pelatihan formal untuk meneruskannya – tidak juga terdapat pedoman tertulis yang mengkatalogisasi unsur-unsur kearifan lokal, sehingga budaya lisan ini tergantung pada individu-individu yang mengetahuinya dan kemampuan mereka untuk meneruskannya kepada generasi berikutnya lewat parental (pembelajaran pengetahun dari generasi tua ke genarsi mudah), peer (pembelajaran dari sekelompok umur yang sama), dan indivdual learning (pembelajaran mandiri secara vertikal dan horizontal).

Saya kira kearifan lokal yang telah diwarisi secara turun-temurun tentu saja terbukti dan teruji melalui proses pengamatan, pengalaman dan trial dan error dalam waktu yang sangat lama, sehingga generasi-generasi sebelumnya memperoleh pengetahuan sangat mendalam dan kaya tentang alam semesta beserta isinya. Sebenarnya masyarakat adat, budaya lisan, pola produksi subsisten dan kearifan lokal selama ini mencegah kerusakan dan melestarikan lingkungan dan hutan dan tidak memproduksi limbah-limbah, walaupun lingkungan digunakan untuk berproduksi.

Sehingga timbul kesan bahwa justru peradaban modern dengan ilmu pengetahuan, perkembangan perindustrian, dan kapitalisme yang tidak terbatas kurang teruji dan terbukti daya keberkelanjutannya bila dibandingkan dengan komunitas adat dan kearifan lokal yang selama ini belum meyebabkan kehancuran ekosistem dan exploitasi sumber alam tak terkendali akan tetapi justru melestarikannya selama sejangka waktu yang melebihi existensi peradaban modern.

Pada umumnya, kearifan lokal terancam pudar atau punah sebagai akibat assimilisasi terpaksa, pertumbuhan populasi, ketidaktersedian lahan untuk meneruskan gaya hidup tradisional, modernisasi, usaha pemberdayaan pemerintah, kerusakan hutan, pendidikan formal. Kearifan lokal tidak dapat dipahami dengan menelaah literatur saja, atau mengamati kehidupan empiris. Untuk mengetahui kearifan lokal, peneliti harus menelaah sumber ajaran lisan, mewawancarai tokoh-tokoh adat yang memiliki spesialisasi di bidang kearifan lokal yang dijadikan obyek riset. Sebab kearifan lokal berkembang dengan ruang dan waktu, perlu juga pengetahuan sejarah wilayah yang dihuni dan proses-proses migrasi manusia.

 

Kearifan Lokal Sebagai Pola Interprestasi Nusantara

Budaya merupakan semua hal yang memberikan kaidah untuk berfikir dan berbuat berdasarkan falsafah hidup sebuah kelompok sosial. Akibatnya, budaya memberikan pola interpretasi yang mengikat kebanyakan anggota dari suatu sistem sosial. Syarat utama bagi berfungsinya pola interpretasi adalah kompatibilitas pemahaman atau kesesuaian pandangan antara setiap individu dari kelompok sosial, yaitu pola interpretasi yang sama. Masing-masing komunitas adat memiliki nilai, norma, gagasan, dan pola perilaku yang berlaku untuk komunitas bersangkutan dan seringkali norma-norma tersebut memiliki kesamaan/kemiripan antara semua komunitas adat di nusantara. Di Indonesia sistem adat dan sebutan lokalnya sangat bervariasi antar daerah, desa, suku, dan klen. Maka, komunitas-komunitas di kepulauan Indonesia memiliki nilai-nilai dan norma-norma tersendiri yang merupakan suatu pandangan lokal. Menurut saya, adat adalah peradaban nusantara yang masih dilestarikan oleh pelbagai “Komunitas Adat Terpencil”, karena kebanyakan komunitas ini menentukan nasibnya sendiri dengan memilih untuk hidup terisolir dan mandiri dari masyarakat luar beserta pusat-pusat penguasannya. Kemandirian tersebut tidak berarti bahwa masyarakat hukum adat tidak berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya beserta pusat penguasa. Menurut catatan sejarah terbukti bahwa selalu ada interaksi. Tindakan mengisolasikan diri terjadi atas pilihan komunitas dan mengakibatkan bahwa masyarakat adat mengalami pengaruh-pengaruh minimal dari gelombang-gelombang peradaban asing yang membanjiri Indonesia dalam jangka waktu dua ribu tahun silam.

Simpulannya, komunitas adat dan kerajaan-kerajaan di nusantara telah memiliki kebudayaan atau peradaban independen dan tersendiri sebelum kekayaan alam dan perdagangan mengundang pengaruh India, Cina, Timur Tengah dan kolonialisme Inggris, Portugal, maupun Belanda. Suatu pengaruh yang dalam konteks kekinian diganti dengan keinginan para elit negara untuk memperkaya diri. Peradaban nusantara ini diwarnai keanekaragaman (kebhinnekaan) antara etnisitas, suku, pulau, wilayah, dan unit sosial. Semua unit sosial di nusantara mulai dari klen (tata sosial berdasarkan keturunan), desa (tata sosial berdasarkan wilayah), maupun kerajaan (tata sosial berdasarkan sistem produksi/pesawahan/perdagangan) memiliki tatanan sosial, budaya, politis dan ekonomi yang perkembangananya berkaitan erat dengan lingkungan hidup dan pola produksi. Misalanya, kerajaan-kerajaan di Java, Sunda, Bali dan Sumatra mulai berkembang dan berjaya dengan perkembangan sistem pesawahan, perairan, dan perdagangan. Dalam kearifan lokal, budaya lisan maupun dalam prasasti, lontar, atau babad telah dikenali dan direkomendasikan wawasan khas nusantara, misalnya dalam bidang pengobatan atau konservasi hutan, yang baru-baru ini mendapat perhatian dari para peneliti – ironisnya, perhatian ini dimotivasi oleh kebijakan internasional dan bukan apresiasi terhadap kebudayaan nusantara.

 

Masyarakat Adat Kanekes

Pikukuh karuhun, atau amanat leluhur, mewajibkan Urang Kanekes, untuk[25]

  1. bertapa bagi kesejahteraan dan keselamatan pusat dunia dan alam semesta.
  2. Memelihara Sasaka Pusaka Buana
  3. Mengasuh Ratu memelihara Menak
  4. Menghormati Guriang dan Melaksanakan Muja
  5. Melakukan Seba Setahun Sekali
  6. Menyelenggarakan dan menghormati Upacara Adat Kawalu

Tugas komunitas Kanekes adalah „bertapa“, dalam arti memilih hidup di kawasan tanah hak ulayat agar terjaga teo-ekosistem yaitu kawasan DAS Ciujung dengan sumber-sumber airnya di pegunungan Kendeng, keseimbangan ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati di wilayah tanah hak ulayatnya.

Dengan ini mereka berusaha menjaga keseimbangan fungsi dan manfaat alam secara keberlangsungan demi kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan seluruh manusia. „Mengasuk ratu, memelihara menak” berarti bahwa keberlangsungan kehidupan komunitas Kanekes terhubung erat dengan pemimpin (raja, pejabat, pemerintahan) sebagai pelindung dan pengayom dalam kebutuhan kehidupan mereka. Karena itu mereka siap menjaga dan memelihara hubungan dekat dengan pemerintah – dengan mendoakan kelancaran pemerintahan, agar Komunitas Kanekes, pemerintah, bangsa dan negara aman, rukun, damai dan terhindar dari bencana alam (gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, longsor dll.), agar tercipta kemakmuran dan keadilan dan terhindar konflik politik dan sosial yang berpotensi menimbulkan pertempuran dan perang sebagai akibat dari kekurangan persimpanan air dan produksi pangan. Setiap tahun pada kunjungan silaturahmi ke propinsi atau negara (acara „seba“), warga Kanekes membawa hasil panen sebagai upeti dan memohon tiga hal: agar tidak ada sawah (irrigasi), tidak ada sekolah formal dan tidak ada mesjid di wilayah hak ulayat mereka sesuai perjanjian dengan Kesultanan Banten. Pada kesempatan itu mereka juga menyampaikan kepada pemerintah potensi bencana alam untuk tahun depan dan mengusulkan struktur pemerintahan yang transparen, akuntabel, bebas korupsi, dan bernegara hukum.

Menurut MAK, Carek-lisan-khabar (perintah-ucapan-berita) merupakan tugas MAK (wiwitan), MAK bertapa di tempat asal usul mereka yang dititipkan leluhur kepada mereka, sedangkan coret-tulisan-gambar merupakan tugas keturunan manusia lain yang meramaikan dunia, memajukan dan membangun bangsa, negara dan agama yang tidak dititipkan kepada mereka sendiri[26].

 

Pendidikan dan Taman Bacaan di Masyarakat Adat Kanekes

Hukum hak asasi manusia internasional mengakui hak pendidikan sebagai hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap orang. Pendidikan memungkinkan tiap orang mencapai pengembangan kepribadian, kemampuan serta memungkinkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat[27]. Di satu sisi, dalam menjabarkan hak-hak masyarakat adat atas pendidikan, penting diperhatikan dua kategori hak: (1) hak individu atas pendidikan, dan (2) hak kolektif masyarakat adat atas pendidikan yang memperhatikan kebutuhan khusus masyarakat adat. Di sisi yang lain, Organisasi Perburuhan Internasional mengakui, bahwa “Ada banyak contoh di mana pendidikan menjadi unsur inti dalam kebijakan negara dengan tujuan untuk mengasimilasi masyarakat adat ke dalam paradigma masyarakat umum sehingga menghapus budaya, bahasa dan prinsip hidup mereka. [28]” Maka dalam konteks masyarakat adat dan pendidikan terdapat sejumlah bidang untuk dipertimbangkan secara rinci dalam pelaksanaan pendidikan formal maupun pendirian TBM seperti aspek individu dan kollektif, isi dan tujuan pendidikan informal-tradisional, bentuk-bentuk dan expresi budaya lokal, lingkungan hidup dan pola ekonomi maupun produksi serta hak atas menentukan nasib sendiri.

 

Pendidikan dan Masyarakat Hukum Adat

Pendidikan, pelatihan keaksaraan dan TBM adalah hak asasi manusia yang mendasar, karena “pendidikan memungkinkan tiap orang mencapai pengembangan kepribadian, kemampuan serta memungkinkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.[29]” Disini terpaksa kami menanya: Masyarakat siapa, di lingkungan hidup apa, strategi mata pencarian apa beserta ekspresi budaya apa?

Oleh sebab, “masyarakat adat mempunyai kebutuhan dan hak atas pendidikan kolektif berdasarkan sejarah, budaya, nilai-nilai, bahasa, pengetahuan, strategi mata pencarian dan cara belajar mereka yang khas, termasuk keinginan menurunkan semua ini kepada generasi penerus mereka[30].

Dengan ratifikasi Deklarasi PBB 61/295 tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (UNDRIP), masyarakat hukum adat diberikan hak di Indonesia untuk menentukan nasib sendiri. Deklarasi tersebut mengakui bahwa pada usaha pengembangan masyarakat hukum adat dipemberdayakan untuk mampu “mempertahankan dan memperkuat institusi budaya dan tradisi dan untuk memajukan pembangunan dan managemen yang sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan mereka”. Pasal 2 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat bebas dan setara dengan warga negara lain, dan memiliki hak untuk terbebas dari segala macam diskriminasi, khususnya yang berdasar pada asal-usul atau identitas mereka. Lebih lanjut, Pasal 3 menyatakan bahwa “masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, berdasar atas hak tersebut masyarakat hukum adat dengan bebas menentukan status politik dan mengusahakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.” Pasal 13 berbunyi: “Masyarakat hokum adat mempunyai hak untuk (…) menggunakan, mengembangkan dan megirimkan pada generasi selanjutnya sejarah, bahasa, tradisi lisan, filosofi (…) .  

Dalam konteks pendidikan, Pasal 14 menyatakan cukup jelas, (1) “Masyarakat Hukum Adat mempunyai hak untuk untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan dan institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dalam suatu cara pengajaran dan pembelajaran yang cocok dengan budaya mereka.” (2) “Warga masyarakat hukum adat, terutama anak-anak, mempunyai hak atas pendidikan dalam segala tingkatan dan bentuk tanpa diskriminasi” [tak ada larangan!]. Setiap komunitas tradisional-lokal berhak menentukan tanggungjawab tiap-tiap warganya terhadap komunitas tradisional-lokal (UNDRIP, Pasal 35).

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Pasal 14 (1-3) mendukung pilihan Masyarakat Adat Kanekes dalam menolak pendirian sekolah dan sistem pendidikan formal di wilayah tanah hak ulayatnya. Pasal 14 (1-3) menegaskan kembali masyarakat adat berhak untuk mendirikan dan mengendalikan sistem dan lembaga pendidikan mereka sendiri. Ini perlu diartikan dalam Pasal 3 dan 4 Deklarasi, yang menegaskan kembali bahwa masyarakat adat berhak atas penentuan nasib sendiri, dan dalam memberlakukan hak-hak mereka untuk dalam penentuan nasib sendiri, mereka berhak atas otonomi dan pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal dan lokal mereka.

Sangat wajar untuk melihat pendidikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan “masalah internal dan lokal” masyarakat adat – hingga memberi hak kepada masyarakat adat atas otonomi pendidikan. Bila masyarakat adat ingin memberlakukan otonomi, peran utama negara dalam hubungan dengan masyarakat adat adalah memastikan sistem dan lembaga pendidikan mereka memenuhi standar minimum nasional untuk pendidikan[31].

Begitu juga, dalam arti luas, pendidikan didefiniskan sebagai “all activities by which a human group transmits to its descendants a body of knowledge and skills and a moral code which enable the group to subsist”. Dalam pemaknaan ini, pendidikan merujuk kepada penerusan atau penyebaran pengetahuan/ketrampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik kehidupan sehari-hari kepada generasi berikutnya, dan penerusan nilai-nilai sosial, kultural, spiritual dan falsafawah dari sebuah secara terus-menurus atau turun-temurun. Pengartian luas ini telah disetujui oleh UNESCO tahun 1974 dan dirumuskan dalam Pasal 1 (a) pada Rekomendasi Tentang Pendidikan Untuk Pengertian Internasional, Kooperasi dan Perdamaian dan Pendidikan terkait Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar.

 

Pendidikan informal

Bila dilihat dari UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada tiga jalur pendidikan, formal, non-formal dan informal. Pasal 27 (1) berbunyi bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Alhasil, walaupun semua anak berwarganegara Indonesia wajib sekolah, dalam UU 12 Tahun 2013 telah disediakan kemungkinan mengikuti pendidikan informal. Kalau murid yang mengikuti pendidikan informal lulus ujian standard minimal nasional akan disamakan dengan lulusan pendidikan formal. Selain itu, Pasal 54 (1) mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pendidikan yang meliputi serta perseorangan, kelompok, keluarga, dan lain-lain, (2) berbunyi bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Mengenai Pendidikan Berbasis Masyarakat, Pasal 55 (1) menyatakan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dalam penjelasan disebut: Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat adat atas menjalankan sistem pendidikan berbasis kekhasan budaya mereka sendiri, akan tetapi, satuan pendidikan ini tidak mencakup jalur pendidikan informal. Oleh sebab itu, menurut hemat kami, UU Sisdiknas 2003 pada dasarnya berbenturan dengan pengakuan hak masyarakat adat atas self-determination, otonomi pendidikan dan pertahanan budaya lisan.

Masyarakat Adat Kanekes tidak terpinggirkan dari akses ke pendidikan formal, tidak ada tekanan asimilasi, karena pada dasarnya, mereka memiliki

  1. akses ke pendidikan – karena terdapat SD die perbatasan Tanah Hak Ulayat beserta Yayasan Pelatihan Keaksaraan
  2. tidak ada tekanan atas masyarakat kanekes melalui pendidikan, bahwa budaya atau bahasa mereka dilarang
  3. mereka mengenal pendidikan informal
  4. mereka mendapat pelatihan dari pemerintah (diajarkan motif tenun baru)

Hak atas menentukan nasib sendiri dan otonomi pendidikan pada dasarnya mengizinkan Masyarakat Adat Kanekes menolak pendidikan formal – seperti diketahui, itu salah satu tradisi mereka yang sudah cukup lama diikuti, karena semenjak ada pendidikan keagamaan maupun formal, mereka secara turun-temurun meminta tiga hal pada acara seba (silaturahmi kepada pemerintah): bahwa tidak akan ada sawah, mesjid, dan sekolah (baca pendidikan formal) di tanah hak ulayatnya. Sehingga mereka berhak mengembangkan dan mewariskan tradisi itu kepada generasi berikutnya. Sekarang, karena Masyarakat Adat Kanekes yang hidup mandiri di wilayahnya dan bergantung pada tradisi lisan untuk penyebaran pengetahuan, bukan tradisi tulisan, sebenarnya tidak perlu adanya pendidikan formal, pusat dokumentasi maupun TBM untuk Masyarakat Adat Kanekes.

Misalnya, penyedia dan tempat akses informasi kepada masyarakat, yang cepat, tepat, murah dan lengkap bagi pengembangan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku / sikap (attitude) adalah orang tua, keluarga, maupun tokoh adat atau masyarakat. Dalam tradisi lisan, ada beberapa manusia terpilih atau berbakat yang menghimpun dan menyimpan semua pengetahuan lintas generasi dan masa ke masa dan pengetahuan adat, sehingga mereka harus bermusyawarah untuk “mengunduh” atau “mengunggah” semua sumber informasi.

Individu-individu Kanekes yang mau memperoleh informasi, karena perlunya akan pengetahuan yang berguna, berpotensi mengembangkan kemampuan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu dalam pencapaian kesejahteraan, akan mencarinya sendiri ke tokoh adat atau tokoh masyarakat dengan cara bertanya-tanya, sehingga sumber informasi adat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi. Sehingga tetua-tetua, tokoh adat, tokoh masyarakat menjadi agen cultural , artinya perpustakaan umum pusat utama kehidupan budaya Kanekes. Hanya, kalau manusia luar Kanekes, pemerhati budaya, ingin mengakseskan informasi kesukuan Kanekes atau kearifan lokalnya bisa saja mengalami pelbagai hambatan – beberapa tulisan tentang Kanekes kurang akurat, dibantah kebenarannya oleh perangkat adat, atau informasi tidak akan dishare oleh perangkat adat dengan pelbagai alasan.

Pendidikan di Tanah Hak Ulayat Kanekes

Apa isi dan tujuan pendidikan yang pantas dan masuk akal untuk Masyarakat Kanekes yang territorial dan mengikuti strategi mata pencaharian agraris, pola produksi subsisten, dan bergantung pada tradisi lisan, ketimbang tradisi tulis, untuk penyebaran pengetahuan? Mengingat, masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, otonomi pendidikan, dan system pendidikannya mesti didasari asal-usul dan identitas mereka sendiri. Hal itu berarti bahwa MAK berhak menolak pendidikan formal dan budaya tulisan kalau itu mengancam keberlangsungan ekonomi agraris dan budaya lisan mereka – apalagi kalau pendidikan formal dianggap kurang sesuai dengan asal-usul atau identitas mereka. Selain itu, masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menciptakan dan mengendalikan system pendidikan (walaupun itu system informal) dengan cara yang sesuai dengan kebudayaan belajar-mengajar mereka. Dalam hal pendidikan, MAK menolak pendidikan formal tetapi mereka mengenal pendidikan informal atau penyebaran pengetahuan (knowledge transmission) informal, yang berbasis keluarga (parental), dalam kelompok umur yang sama (peer), atau individual maupun sosial.

Pengetahuan tentang keyakinan, hukum, pertanian, dan pengobatan dikenal dan diterapkan melalui dongeng, tembang, mitos dan cerita rakyat – segala bentuk pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat adat Kanekes diturunkan dan diwasiatkan kepada generasi penerusnya secara lisan dan terpilih. Pengertian terpilih adalah bahwa seluruh informasi yang berkaitan dengan sejarah, keyakinan, kehidupan dan budaya MAK tidak diberikan kepada semua generasi penerusnya, tetapi kepada keturunan yang terpilih oleh sesepuhnya karena dianggap memiliki kemampuan untuk mengamankan dan menyelamatkan kesukuan Kanekes[32].

Urang Kanekes mengetahui suatu sistem pendidikan informal yang meneruskan pengetahuan relevan dalam konteks kehidupannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pola pendekatannya adalah: imitasi, saling mengajari sesama warga (papagahan), musyawarah, cerita lisan, pelajaran dalam kelompok kecil[33]. Hanya, Urang Kanekes menolak menyelenggarakan pendidikan formal bagi anak-anaknya dengan tidak mengizinkan berdirinya bangunan modern sekolah formal di dalam wilayah tanah hak ulayatnya. Alasan penolakan adalah:

  1. Guru, bangunan dan jadwal pembelajaran tetap berbenturan dengan kekerapan kegiatan rutin adat dan memerlukan biaya tetap,
  2. gaya bangunan melanggar pikukuh karuhun dan tanah akan diubah, ajaran sekolah berpotensi memicu godaan dan penyimpangan dari pikukuh karuhun dan hukum wiwitan,
  3. pola kehidupan sederhana diamanatkan, sedangkan pendidikan mengubah pola kehidupan sederhana mengarah ke persaingan dan kemajuan, sehingga pertahanan wiwitan akan terganggu dan tujuan hidup yang sebenarnya akan terlupakan[34].

Fakta di lapangan menunjukan bahwa MAK terbuka kepada sistem pendidikan informal dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri dan tidak bertentangan dengan pikukuh karuhun. Perangkat kepemimpinan adat Kanekes tidak melarang individu-individu mengikuti pendidikan formal, tidak ada unsur paksaan di budaya Kanekes – syaratnya untuk mengikuti pendidikan formal bagi individu yang ingin meraih pendidikan adalah bahwa mereka harus meninggalkan tanah hak ulayat dan hidup di luar tanah hak ulayat. Bila warga individu anggap perlu mempelajari menulis atau menghitung, warga bersangkutan pasti akan belajarinya Atau, perangkat kepemimpinan adat membebaskan warganya secara individu untuk memperoleh pengetahuan/keterampilan untuk keperluan pribadinya sesuai tuntutan zaman ataupun bersekolah formal di luar Kanekes. Tanpa proses resmi itu merupakan pelanggaran aturan pikukuh karuhun.

Alasannya barangkali bahwa pendidikan informal diturunkan sesuai tugas hidup, watak, dan kemampuan tiap-tiap individu. Dalam pendidikan di budaya Kanekes bukan pengetahuan kognitif ditekankan semata-mata, tapi lebih-lebih pengetahuan batin, ketrampilan bertani dan sikap-sikap seperti kejujuran dan kerendahan hati – sifat-sifat yang diperlukan dalam kehidupan komunal agraris di tanah hak ulayat. Di sisi lain, karena masyarakat Kanekes hidup sederhana dan ekonominya berbasis agraris dengan pola produksi subsisten, mereka berpandangan bahwa pendidikan formal tidak menjamin ketersediaan pangan, sedangkan ketulusan, kerendahan hati, dan kerajinan lebih bermanfaat.

Ditambah adanya asumsi, bahwa terlalu menonjolkan pengetahuannya secara bangga, maupun memiliki terlalu banyak pengetahuan bisa menimbulkan penyakit pada individu, sehingga manusia Kanekes harus jaga sikap dan menyembunyikan pengetahuannya. Keseimbangan harus dijaga oleh manusia Kanekes, kalau memikul beban dan satu sisi terlalu berat, manusia pasti akan jatuh. Perumpamaan di atas bisa diperluas di dalam konteks benturan antara tanah hak ulayat dan adatnya dengan dunia luar – tanah hak ulayat dipandang sebagai kebuyutan pertama, tempat asal usul manusia, yang dititipkan kepada orang Kanekes, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga tempat asal usulnya, bertani, dan menjaga keseimbangan ekosistem hulu DAS dan pegunungan Kendeng. Budaya luar harus diikuti, harus diketahui, karena kalau terlalu bertentangan dengan adat, kesimbangan tidak terjaga, hanya, di sis lain tidak boleh terlalu dibawa arus pengaruh luar.

Secara singkat, bertentangan dengan fakta bahwa MAK menolak pendidikan dan kebanyakan individu Kanekes buta huruf, Masyarakat Kanekes tidak menolak pendidikan, hanya menolak pendidikan formal – fakta di lapangan menunjuk bahwa banyak individu Kankes bisa membaca, menulis dan menghitung. Ada yang memiliki handphone dan akun Facebook, ada yang mengolleksi kartu nama untuk menelpon dan ada yang mempunyai kolleksi buku. Malah ada pemandu wisata Kanekes Dalam, Pak Karmain, yang berbahasa Inggris cukup lancar. Saat kami tanya, “Koq, mengapa Pak berbahasa Inggris?”, beliau menjawab dengan percaya diri seorang professor di universitas negeri: “Kami telah belajar secara otodidak!” Misalnya, anak-anak melihat TV di luar tanah hak ulayat, dan mulai menirukan tulisan yang mereka melihat, kemudian mereka belajar dengan orang yang bisa menulis dan mengajarkan mereka. Hanya, pengetahuan tentang aturan pikukuh karuhun, pemerintahan tradisional, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan existensi komunitas Kanekes diutamakan dalam sistem pendidikan informal Kanekes agar mampu menyeimbangkan antara kebutuhan zaman dengan aturan pikukuh karuhun pokok.

 

Simpulan

Sebaiknya Masyarakat Adat Kanekes jangan dipaksa untuk berubah berdasar “niat baik berpandangan pendek”. Niat baik tersebut tumbuh dari paradigma pengembangan tanpa kendali dan isu-isu modernisme kontroversial – kedua proses ini termotivasi oleh exploitasi buta sumber daya alam dan sumber daya manusia senagai akibat dari kapitalisme, liberalisme dan egoisme individu maupun kelompok. Sebaliknya, budaya Masyarakat Adat Kanekes yang komunal dan bersahaja didasari amanat leluhur yang sangat bijak dan teruji berpandangan jauh ke masa depan. Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, berdasar atas hak tersebut mereka dengan bebas mendorong perwujudan hak sosial, ekonomi dan budaya serta status politik mereka sendiri. Menurut hemat kami, masyarakat adat yang bergantung pada tradisi lisan, ketimbang tradisi tulis, untuk penyebaran pengetahuan, harus dihormati identitas sosial, kebudayaan, tradisi, institusi serta pilihan atas penentuan nasib sendiri[35].

Mengingat, masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, otonomi pendidikan, dan system pendidikannya mesti didasari asal-usul dan identitas mereka sendiri. Hal itu berarti bahwa MAK berhak menolak pendidikan formal dan budaya tulisan kalau itu mengancam keberlangsungan ekonomi agraris dan budaya lisan mereka – apalagi kalau pendidikan formal dianggap kurang sesuai dengan asal-usul atau identitas mereka. Selain itu, masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menciptakan dan mengendalikan system pendidikan (walaupun itu system informal) dengan cara yang sesuai dengan kebudayaan belajar-mengajar mereka. Dalam hal pendidikan, MAK menolak pendidikan formal tetapi mereka mengenal pendidikan informal atau penyebaran pengetahuan (knowledge transmission) informal, yang berbasis keluarga (parental), dalam kelompok umur yang sama (peer), atau individual maupun sosial.

Setiap masyarakat adat beserta setiap warganya mempunyai hak “untuk menciptakan dan mengendalikan system pendidikan dan lembaga penyelenggara pendidikan dalam bahasa mereka, dengan cara yang sesuai dengan kebudayaan belajar-mengajar mereka” (UNDRIP, 14, 1) sehingga komunitas Kanekes secara keseluruhan berhak atas otonomi pendidikan. Dengan kata lain, semestinya negara menyelenggarakan suatu pendekatan pendidikan bersama dan untuk komunitas Kanekes yang berparadigma pendidikan dalam arti luas sebagai penerusan ketrampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik kehidupan sehari kepada generasi berikutnya, dan penerusan nilai-nilai sosial, kultural, spiritual dan filsafat dari komunitas Kanekes.

Salah satu tujuan UNESCO yang terlontar dalam Millenium Development Goals adalah gagasan Pendidikan Untuk Semua (selanjutnya PUA). PUA meletakkan fokus pokok atas terciptanya suasana kondusif dalam fikiran manusia yang mencegah terulang perang dengan memperkuat solidaritas dan rasa saling menghormati. Dalam konteks PUA dan komunitas Kanekes kita wajib mengingat dua hal:masyarakat adat memiliki hat atas otonomi pendidikan, sehingga mereka berhak memilih jalur pendidikannya sesuai kebutuhan dan budaya komunitas tersebut – secara implisit berhak menolak jalur pendidikan formal

  1. masyarakat adat memiliki hat atas otonomi pendidikan, sehingga mereka berhak memilih jalur pendidikannya sesuai kebutuhan dan budaya komunitas tersebut – secara implisit berhak menolak jalur pendidikan formal
  2. pada tahun 2005 tercatat satu-satunya peristiwa kriminal yang melibatkan orang Kanekes sebagai pelaku kekerasan dalam sejarah. Selain itu tidak tercatat peristiwa kekerasan, penganiyaan atau tawuran antara individu atau kolektif komunitas Kanekes dengan individu atau kolektif masyarakat non-Kanekes.

Menyadari ini, dapat diasumsikan bahwa telah tercipta suasana kondusif dalam kesadaran kolektif maupun individual komunitas Kanekes berdasar solidaritas, perdamaian dan pengendalian yang mencegah terulang perang, sehingga tujuan pokok pendidikan harus mempunyai fungsi untuk memberikan komunitas Kanekes sebuah sandaran dalam mengorientasikan diri dalam arus deras modernisasi dan globalisiasi sesuai tuntutan pikukuh karuhun dengan mempunyai akses ke informasi dan media cetak, penyiaran dan online untuk mencari solusi atas tantangan dari perubahan zaman.

Untuk pendirian TBM di tanah hak ulayat maupun di desa-desa masyarakat yang berbudaya lisan, menurut hemat saya kurang pantas, walaupun niatnya baik – tapi berpandangan pendek karena lambat-laun akan dipaksakan assimilasi budaya dan tradisi dan menghancurkan system dan identitas sosial. Karena seperti telah kami mencoba menguraikan di atas, jika ada individu Kanekes yang mau membaca atau menulis, pasti akan pelajarinya. Jika pemerintah atau masyarakat umum berencana membuat suatu pusat dokumentasi tentang Masyarakat Adat Kanekes, maupun masyarakat adat yang lain, bisa didirikan semacam pusat dokumentasi disekitar maupun agak berjauhan dari tanah hak ulayat yang bertujuan 1.) menjadi sumber informasi budaya Kanekes, serta 2.) mengumpul, menghimpun, dan menyimpan informasi tersebut. Bila ingin membangun semacam taman wisata atau taman budaya yang men-display gaya bangunan, hidup, pakaian dan ciri khas budaya Kanekes juga bermanfaat, karena mungkin arus pengunjung berkurang di tanah hak ulayat dan begitu juga tumpukan bungkusan plastic di tepi sungai.

Jikalau pemerintah atau masyarakat umum berencana membawa pesan atau kesaksian dari dunia modern ke tanah hak ulayat, mesti diperhatikan tradisi lisan, dan peran utama orangtua dan nilai-nilai positif dari leluhur harus disoroti. Dengan kata lain, jangan mendirikan TBM atau membawa buku, tapi membawa pengetahuan yang bermanfaat untuk MAK secara lisan, melatih seorang sebagai penglipur lara, yang bisa menceritakan dan menyebarkan pengetahuan baru tetapi kontekstual. Kemungkinan lain, membuat audiorecording yang bisa diputar di tanah hak ulayat untuk menyampaikan informasi. Yang harus ditekankan adalah interaksi antara lingkungan dan konten pendidikan, karena  pengetahuan tentang alam dan hutan serta pendidikan informal merupakan lingkungan tradisional sistem pendidikan Kanekes.

Download PDF Document: Taman Bacaan Masyarakat dan Masyarakat Adat Kanekes

written by wiwitan.org, Dr Alexandra Landmann

Inner Baduy Men

Inner Baduy Men

 


Creative Commons License
Taman Bacaan dan Budaya Lisan by Alexandra Landmann is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://wiwitan.org/?p=5070.

[1] Bentera Budaya, 1988 : Orang Baduy Dari Inti Jagat, PT Bayu Indra Grafika: Yogyakarta; Bentera Budaya berkerja sama dengan Harian Kompas, Etnodata, Yayasan Promosi Indonesia dan Yayasan Budhi Dharma Pradesa.

[2] Christantiowati, Baduy, Maafkan Kami…Baduy mungkin telah berubah.; Nat Geo Indonesia, http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/02/baduy-maafkan-kami , retrieved Feb 2014

[3] Organisasi Perburuhan Internasional 2010: Hak-hak Masyarakat Adat yang Berlaku; Pedoman untuk Konvensi ILO 169/Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo-jakarta/documents/publication/wcms_150225.pdf; p 149, retrieved Feb 2014

[4] Christantiowati, Baduy, Maafkan Kami…Baduy mungkin telah berubah.

[5] Bab ini merupakan kutipan dari situs: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/38437; http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29115, retrieved Feb 2014

[6] http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi_lisan, retrieved Feb 2014

[7] http://id.wikipedia.org/wiki/Karya_Agung_Warisan_Budaya_Lisan_dan_Nonbendawi_Manusia, retrieved Feb 2014

[8] Dwiana, Ignatius 2013: kuasa tradisi lisan dalam menjaga hutan adat, suatuharapan.com, http://satuharapan.com/index.php?id=109&tx_ttnews[tt_news]=3231&cHash=1 , retrieved Feb 2014

[9] Organisasi Perburuhan Internasional, 2003: Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (No.169): Sebuah Panduan, Kantor  Perburuhan  Internasional,  Jenewa,http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/ @ro-bangkok/@ilojakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf; p. 32, retrived Feb 2014

[10] Organisasi Perburuhan Internasional, 2003:  17

[11] Permana, R. Eka Cecep 2008: Pengetahuan dan kearifan lokal Masyarakat baduy Tentang Pengobatan Tradisional Berbasis Tanaman, Laporan Akhir, FIPB, UI; 9

[12] Permana, R. Eka Cecep 2008: 11

[13] Permana, R. Eka Cecep 2008: 9

[14] Permana, R. Eka Cecep 2008: 10

[15] Act No. 39/1999 on Human Rights; Act No. 10 /1992 on Population and Prosperous Family; Act No. 22/1999 on Local Government, Act No. 5/1960 on Basic Regulations on Agrarian Principles (or Basic Agrarian Law), Act No. 41/1999 on Forestry, Act No. 5 of 1990 on the Conservation of Biological Resources and the Ecosystem, Act No 27/2007 on Coastal and Small Islands Management. People’s Assembly Decree 17/1998 on Human Rights, People’ Assembly Decree 9/2001 on the Agrarian Reform and Natural Resource Management., Act number 24/1992 on the Spatial Layout Planning , Act No. 23/1997 on the Environmental Management, Act No. 10/2004 on the Law-Making Process , Act No. 32/2004 on the Local Government, Government Regulation No. 76/2001 on the Local Government Implementation Guidelines, Ministerial Regulation of the Agrarian Minister and the Head of the National Land Agency number 5/1999 on the Guidelines on Dispute Resolution of the Communal Title of the Indigenous peoples

[16] International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), 2013 Yearbook Article on Indonesia www.iwgia.org/regions/ asia/indonesia, retrieved Oct 2013

[17] www.iwgia.org/images/stories/sections/regions/asia/documents/IW2013/Indonesia.pdf, retrieved Oct 9 2013

[18] Presentasi Zukifli Hasan, Kementerian Hutan Indonesia, tentang Langkah Strategis Pengelolaan Hutan dan Mekanisme Penetapan Hutan Adat Pasca Terbitnya MK NO. 35/PUU-X/2012 di United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia, www.unorcid.org/upload/doc_lib/20130902173117_H.E.%20Mr.%20 Zulkifli%20Hasan%20Ministry%20of%20Forestry_Presentation.pdf, retrieved Oct 8.2013

[19] 2013 Penduduk Indonesia Diperkirakan 250 Juta Jiwa, Rabu, 17 Juli 2013, Republika, www.republika.co.id/berita/ nasional/umum/13/07/17/mq2oy6-2013-penduduk-indonesia-diperkirakan-250-juta-jiwa, International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), IWGIA The Indigenous World 2013: Indonesia www.iwgia.org/images/stories/sections/ regions/asia/documents/IW2013/Indonesia.pdf, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (http://kemsos.go.id/modules.php? name=Content&pa= showpage&pid=113, Rachmaningtyas, Ayu Perdayakan KAT, Kemensos MoU dengan Kemenhut & BPN, Rabu,  15 Mei 2013, sindonews.com, http://nasional.sindonews.com/read/ 2013/05/15/15/749005/perdayakan-kat-kemensos-mou-dengan-kemenhut-bpn, Sejarah dan Masa Depan Duanu, 29 Juli 2012, riaupos.co, www.riaupos.co/spesial.php?act=full&id=544& kat=4#.UlN6s9JmjlU, retrieved Oct 8.2013

[20] Presentasi Zukifli Hasan

[21] Permana, R. Eka Cecep 2008: 11

[22] Permana, R. Eka Cecep 2008: 12

[23] Permana, R. Cecep Eka 2010: Kearifan Lokal masyarakat Baduy dalam mitigasi bencana. Jakarta: Wedatama Widya Sastra

[24] Permana, R. Eka Cecep 2008: 13

[25] Kurnia, Asep 2010: Saatnya Baduy Bicara; 25-30

[26] Kurnia, Asep 2010: 25

[27] Organisasi Perburuhan Internasional 2010: Hak-hak Masyarakat Adat yang Berlaku; Pedoman untuk Konvensi ILO 169/Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo-jakarta/documents/publication/wcms_150225.pdf; p 150

[28] Organisasi Perburuhan Internasional 2010: 150

[29] Organisasi Perburuhan Internasional 2010: 150

[30] Organisasi Perburuhan Internasional 2010: p 15o

[31] Organisasi Perburuhan Internasional 2010: 152-153

[32] Kurnia, Asep 2010: Saat Baduy Bicara, p 19

[33] Kurnia, Asep 2010: Saat Baduy Bicara, p 250

[34] Kurnia, Asep 2010: Saat Baduy Bicara, p 252

[35] Kantor  Perburuhan  Internasional,  2003: 32